29543285_216339525612266_6345550886902880697_n

UU MD3 Dari Sudut Pandang Pers

15 Maret 2018, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Yang Diantaranya memuat Pasal 122 huruf l, yang berbunyi : “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Dan Pasal 245 ayat (1), yang berbunyi : “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

PT. Fidzkarana Cipta Media, sebagai badan usaha pers (media) menganggap ketentuan dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [selanjutnya disebut UU Pers], berfungsi sebagai penyelenggara usaha pers sebagai bagian dari kontrol sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik.

Terhadap siapapun, perorangan atau sekelompok orang diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, dan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, serta untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diterbitkan oleh pers, melalui hak jawab, hak koreksi serta hak kewajiban koreksi yang diatur Pasal 1 angka 11 – 13 UU Pers, sebagai bagian dari kontrol masyarakat dan perlindungan hukum bagi perusahaan Pers.

Pasal 122 huruf l UU MD3, telah memberikan kewenangan kepada MKD DPR, untuk mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, terkait tindakannya yang dinilai merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR. Sehingga, dalam kaitannya dengan fungsi penyelenggara usaha pers, apabila dalam kurun waktu tertentu memuat konten-konten yang berisi penilaian terhadap kinerja wakil rakyat di DPR atas proses legislasi, kemudian dianggap secara subjektif telah merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR, maka perusahaan penyelenggara pers dapat secara seketika diambil tindakan hukum/tindakan lain yang rumusan normanya sangat luas, tanpa perlu mempertimbangkan keberadaan hak jawab dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Pers.

Selain itu, rumusan dalam Pasal 122 huruf l UU MD3 sepanjang frasa “tindakan hukum” telah berlebihan, dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga seolah-olah memberikan kewenangan lain yang tidak terbatas kepada MKD DPR dengan adanya rumusan norma “tindakan lain”.

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dalam Pasal 122 UU MD3 terkecuali huruf l, m, dan n, MKD memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, pemantapan, penyelidikan, hingga memutus perkara etik anggota DPR maupun sistem pendukung DPR. Oleh karenanya, maka MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR, yang susunan ketua dan keanggotaannya berasal dari anggota DPR, sehingga menjadi tidak etis bahkan dapat menimbulkan conflict of interest apabila dibutuhkan pertimbangan MKD pada saat anggota DPR akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, yang menyatakan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [selanjutnya disebut UU 17/2014] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”.

Dengan demikian, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015 tersebut, secara mutatis mutandis frasa “setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” pada Pasal 245 ayat (1) UU No. 17/2014, haruslah pula menjadi bahan pertimbangan untuk menyatakan frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 245 UU MD3, telah menghilangkan pengaturan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden (sebelumnya MKD) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014. Begitupula dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, yang kala itu masih berlaku Pasal 245 ayat (2) UU 17/2014, yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pengaturan batasan waktu bagi Presiden untuk menerbitkan persetujuan tertulis bagi pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR karena adanya dugaan tindak pidana selain menyangkut Pasal 224 UU MD3, menjadi amat penting. Karena secara subjektif, tidak menutup kemungkinan bagi Presiden untuk tidak memberikan persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas equality before the law dan prinsip non-diskriminasi. Oleh karenanya, sangat relevan dan diperlukan untuk tetap melekatkan batasan waktu pemberian persetujuan tertulis atas pemeriksaan dan permintaan keterangan anggota DPR, sesuai dengan jiwa norma Pasal 245 ayat (2) UU No. 17/2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *