Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa.

Menguji Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Tiap-tiap cabang kekuasaan, tugas dan kewenangannya diatur oleh Konstitusi. Sehingga terhadap pemahaman makna konstitusional sebelum merumuskan dan mengesahkan ketentuan perundang-undangan yang dibuat, menjadi keharusan bagi Pembentuk Undang-Undang yang terdiri dari legislatif dan eksekutif, serta hal yang juga menjadi kewajiban untuk dipahami oleh lembaga yudikatif sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Dalam UUD 1945, tidak mengatur secara tegas lembaga yang berhak untuk menafsirkan pasal, ayat, atau bagian dalam konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hanya menegasikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pengujian konstitusionalitas norma sebuah undang-undang terhadap UUD 1945.

Hal tersebut dapat dipahami, sepanjang karena memang Mahkamah Konstitusi tidak diberikan hak dan wewenang untuk menetapkan dan merubah UUD 1945, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan hanya MPR yang memiliki otoritas final dalam menafsirkan UUD 1945, sebagai lembaga yang diyakini memahami original meaning and original intention dari UUD 1945. Persoalannya lagi-lagi, bagaimana mekanisme konstitusional MPR untuk dapat menerima permohonan dan memutus tafsir UUD 1945 yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan?

Indepedensi kekuasaan kehakiman yang tidak hanya bebas dari kepentingan politik, juga merupakan prasyarat yang pokok bagi tegaknya hukum dan keadilan, serta perpaduan penalaran hukum (legal reasoning) yang telah tumbuh baik secara filsafat, teori dan praktek serta telah menjadi kerangka berfikir hakim, yang tidak saja berorientasi hanya pada keadilan hukum (legal justice), tetapi juga keadilan masyarakat (social justice) dan keadilan moral (moral justice), menjadi pilihan yang paling tepat dari mekanisme pengambilan keputusan atas interpretasi tafsir konstitusi.

Oleh karenanya, sekalipun UUD 1945 tidak secara tegas merumuskan lembaga yang berwenang untuk menafsirkan UUD 1945, maka apabila keadilan berdasarkan prinsip demokrasi yang menjadi taruhannya, maka seharusnya tidaklah dijadikan suatu hambatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat makna konstitusional UUD 1945, demi memberikan suatu kepastian hukum, keadilan dan tegaknya prinsip demokrasi, yang sesungguhnya merupakan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution).

Pembatasan masa jabatan calon Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya karena dilatarbelakangi praktek ketatanegaraan di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian Presiden, sehingga menciptakan pemerintahan dengan suasana otoriter dan kesewenang-wenangan. Keadaan tersebut, setidaknya akibat dari model pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya merupakan representatif partai politik pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) periode berjalan. Sehingga pemilihan langsung calon Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, merasa cukup dipenuhi melalui perwakilan rakyat di DPR tanpa memerlukan persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Keanggotaan anggota DPR yang nyaris bukan hasil dari pilihan rakyat secara langsung (tetapi oleh partai politik pemenang pemilu), makin menguatkan hegemoni kekuasaan partai politik dalam menentukan (memaksakan) 1 (satu) calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkannya, yang penentuannya oleh partai politik dan lagi-lagi tanpa memerlukan persetujuan rakyat. Kini, pPraktek ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, seiring dengan telah dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Partai politik tidak lagi dapat secara bebas menentukan (menunjuk) siapa-siapa saja anggota DPR, karena partai politik hanya bisa melakukan rekrutmen anggotanya, yang kemudian diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung melalui pemilu anggota DPR.

Demikian pula dengan penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, yang membuka seluas-luasnya kemungkinan lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu, yang lagi-lagi diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, melalui sistem pemilu anggota DPR dan pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden yang secara keseluruhan, dilakukan terbuka serta langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sangat sulit terciptanya kembali pemerintahan yang bernuansa otoriter dan sewenang-wenang. Keadaan tersebut, justru menjadi menarik perhatian kita, tentang apakah dengan sistem Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPD yang dilakukan secara langsung oleh rakyat di Negara Republik Indonesia sekarang ini, dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang? Sebab, betapa rakyat Rusia dan Malaysia, berkehendak menginginkan kembali kepemimpinan Vladimir Putin (secara berturut-turut sejak 2000-2012), dan Mahathir Mohamad (secara berturut-turut sejak 1981-2003), untuk memecah kebuntuan politik di kedua negara tersebut.

Pemilihan Umum bukanlah hanya sekedar membaca teks nama atau mengingat-ingat foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu, lalu memilihnya dengan melakukan pencoblosan nama atau foto pada Surat Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh rakyat Pemilih. Sejatinya, Pemilu merupakan kehendak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan, yang kepercayaan tersebut dititipkan pada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengusung wakil-wakilnya di badan legislatif DPR, DPD, dan DPRD, serta  badan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, nama-nama calon anggota legislatif dan eksekutif, merupakan keniscayaan yang berasal dari rakyat, yang untuk menitipkannya dibutuhkan elaborasi ketokohan yang bukan hanya sekedar nama (teks), tetapi juga pendalaman serta tela’ahan tingkah laku, moralitas, visi, misi, program dan citra diri yang menunjukkan keberpihakkan pada rakyat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta amanat UUD 1945.

Rakyat haruslah dipandang lebih memahami calon anggota legislatif dan eksekutif yang telah dititipkannya ke Partai Politik Peserta Pemilu dan akan dipilihnya dalam kontentasi Pemilu. Sehingga, kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Republik Indonesia ini, haruslah berada diatas segala-galanya dengan tetap dilakukan melalui koridor-koridor yang dibenarkan oleh konstitusi, termasuk pula dalam mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini terbukti, meskipun telah dicalonkan oleh Partai Politik Pemenang Pemilu, pabila sekalipun rakyat yang merupakan anggota bahkan kader dari partai politik tersebut tidak menghendaki calon yang diusung oleh partainya sendiri, maka berkali-kali mencalonkan-pun tetap tidak terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Rumusan norma Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Merupakan kesepakatan yang mempertimbangkan dorongan penyederhanaan kehidupan kepartaian secara wajar dan alamiah, sehingga partai-partai politik dimungkinkan untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan calon yang diusung oleh dua partai politik atau lebih. Kemudian dalam Pasal 7 UUD 1945, dinyatakan : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Arti penting dengan menggabungkan dua orang dalam satu paket Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka untuk memposisikan keduanya sebagai pasangan yang memiliki legitimasi yang sama dan peran yang seimbang tanpa menempatkan Wakil Presiden hanya sebagai pelengkap.

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017, haruslah dimaknai untuk satu pasangan dalam masa jabatan yang sama. Karena berdasarkan butir 262 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, penggunaan kata sambung “dan” adalah untuk menyatakan sifat kumulatif. Terhadap kata sambung “dan” yang berada diurutan awal dalam frasa “Presiden dan Wakil Presiden” pada Pasal 6A dan Pasal 7 UUD 1945, yang memberikan makna awalan, bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, kedua-duanya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan yang sama.

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan yang tidak dipisahkan (bersama-sama), baik saat masa tahapan didukung oleh partai politik atau gabung partai politik, pencalonan hingga menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga rumusan Pasal 7 UUD 1945, menekankan pada frasa “Presiden dan Wakil Presiden”, sebagaimana ditegaskan secara sempurna oleh ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Berbeda dengan rumusan dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang menggunakan kata sambung “dan/atau” yang bersifat kumulatif sekaligus alternatif sepanjang frasa “Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Yang bermakna, salah satu dari atau keduanya. Sehingga menjadi tidak mungkin, apabila hanya Presiden yang melakukan tindak pidana dan diimpeachment, lalu yang diberhentikan kedua-duanya (Presiden dan Wakil Presiden), kecuali keduanya terbukti melakukan tindak pidana, yang kemudian memerlukan penggunaan rumusan kata sambung “dan/atau”.

Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 yang menggunakan kata sambung “atau” sepanjang frasa “Presiden atau Wakil Presiden”, memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang sama, baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap periode pemilu, selalu berubah dan berganti. Suatu kesewenang-wenangan dalam memimpin sebuah pemerintahan, tidak harus dengan model pembatasan masa jabatan, tetapi juga dapat terjadi, apabila tidak ada mekanisme konstitusional yang tegas guna memberhentikan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945, diatur secara konstitusional mengenai tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diperuntukkan bukan hanya bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah menjabat lebih dari 1 (satu) kali, tetapi juga bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum dimaksud Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, meskipun belum menjabat lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan.

Apabila merujuk pada pertimbangan pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam muatan materi Pasal 7 UUD 1945, yaitu diantaranya kekhawatiran akan kembali terjadi pengulangan pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang, apabila masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dibatasi. Sesungguhnya keadaan demikian telah dapat terjawab, dengan keharusan untuk tetap mempertahankan mekanisme pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD yang dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam Bab VIIB pada Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, kekhawatiran terciptanya kembali pemerintahan yang bernuansa otoriter dan sewenang-wenang, tidaklah dimungkinkan untuk terwujud kembali.

Pasal 7 UUD 1945 tidak menyatakan secara tegas mengenai penjumlahan masa jabatan dalam jabatan yang sama masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya dikatakan, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dikatakan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., L.L.M, : “Pasal 7 UUD 1945 yang pengertiannya adalah sesudahnya, dimana Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya, itu adalah hanya berturut-turut atau sesudahnya itu artinya kontinyu setelah satu periode yang lain, kalau ada jeda itu tidak dalam pengertian continuation atau berkelanjutan.”

Sehingga, kata imbuhan “nya” dalam frasa “dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama” pada Pasal 7 UUD 1945, bermakna berturut-turut. Karena frasa tersebut berkaitan secara langsung dan kumulatif dengan frasa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun”. Sehingga yang dimaksud dengan sesudahnya, adalah sesudah tanpa jeda (berturut-turut) menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang telah memegang jabatan selama lima tahun. Dengan demikian, maka Pasal 7 UUD 1945, selengkapnya haruslah dibaca : “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dalam masa jabatan yang sama, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan secara tidak berturut-turut”.

 

Oleh : Muhammad Hafidz (Peneliti pada Pusat Pengaduan Konstitusi Republik Indonesia).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *