Screenshot_124

Hak Atas Jaminan Sosial, Manfaat Yang (Sulit) Diraih

Pemanfaatan tekhnologi yang meningkat secara signifikan di berbagai sektor industri dalam masa perkembangan pembangunan nasional secara luas di seluruh tanah air, menuntut adanya perbaikan perlindungan sosial atas akibat semakin tingginya resiko kerja yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan setiap pekerja. Sebab, pemenuhan perlindungan sosial pekerja di dalam dan di luar hubungan kerja, setidaknya akan memberikan kontribusi positif terhadap ketenangan bekerja setiap pekerja, yang dapat memotivasi usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas[1].

Sebagai hak setiap orang tanpa terkecuali, pemberian perlindungan sosial minimum secara menyeluruh dan terpadu kepada setiap pekerja, adalah kewajiban negara dalam rangka memberikan kesempatan pengembangan diri pekerja secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Perlindungan sosial ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan[2].

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, tidak hanya sebatas diberikan pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja, tetapi juga kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya menuju tempat bekerja, dan setelah bekerja pulang kembali ke tempat tinggalnya. Diantaranya jaminan yang diberikan adalah meliputi biaya pengangkutan, biaya rehabilitasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacad sebagian atau total untuk selama-lamanya, dan santunan kematian. Bahkan, termasuk pula penyakit yang timbul karena hubungan kerja[3].

Upaya perlindungan lainnya, adalah mengadakan penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang membutuhkan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan, termasuk pula pemeriksaan kehamilan hingga persalinan, yang diberlakukan bagi pekerja maupun keluarga pekerja (suami/istri dan anak). Yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, tingkat lanjutan, inap, diagnostik hingga pelayanan gawat darurat[4]. Sedangkan perlindungan sosial bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun akan diberikan jaminan hari tua, dan bagi pekerja yang meninggal dunia akan diberikan santunan kematian.

 

Kepesertaan Jaminan Sosial

Karena merupakan hak setiap orang[5] untuk mendapatkan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia, maka kepesertaannya bersifat wajib yang terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman pidana[6]. Namun demikian, meskipun dianggap sebagai hak yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun, mekanisme pendaftaran kepesertaannya kepada badan penyelenggara jaminan sosial hanya dapat dilakukan oleh pengusaha[7] selaku pemberi kerja[8].

Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja dalam mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya ke badan penyelenggara jaminan sosial, akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas perlindungan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh[9].

Sehingga untuk memastikan kewajiban pengusaha atau pemberi kerja memenuhi hak-hak pekerja, maka menjadi tanggung jawab negara memberikan jaminan penegakannya melalui peraturan perundang-undangan, dengan tanpa meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pengusaha atau pemberi kerja, apabila telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada badan penyelenggara jaminan sosial[10].

Terhadap kebolehan bagi pekerja untuk dapat mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jaminan sosial dengan iuran yang ditanggung oleh pengusaha atau pemberi kerja, terdapat syarat yang harus dipenuhi[11], yaitu pekerja telah melaporkan secara tertulis ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kota/kabupaten setempat mengenai kewajiban pengusaha atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan sosial, bukti diri sebagai pekerja aktif pada perusahaan, perjanjian kerja atau surat pengangkatan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pengusaha atau pemberi kerja telah membayar iuran secara lunas bagi kepesertaan pekerja yang bersangkutan.

 

Sanksi Pelanggar Jaminan Sosial

Penyimpangan terhadap belum atau tidak diikutsertakannya pekerja oleh pengusaha atau pemberi kerjanya menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun[12]. Sehingga, bagi pekerja yang merasa dirugikan atas belum atau tidak diikutsertakannya oleh pengusaha atau pemberi kerja menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial, diberi hak untuk membuat pengaduan ke Polisi Negara Republik Indonesia atau ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil[13]. Selain membutuhkan proses yang tidak singkat[14], dan dimungkinkan adanya upaya hukum lain melalui banding, dan kasasi, pengusaha atau pemberi kerja tidak dapat dihukum oleh pengadilan pidana untuk membayar ganti rugi akibat yang timbul dari belum atau tidak diikutsertakan menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial.

Dengan adanya pengaduan dari pekerja ke Polisi Negara Republik Indonesia atau ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, maka dimungkinkan adanya tindakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja, meskipun dilarang[15]. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah tidak lagi menghendaki adanya hubungan kerja, maka hakim pemutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja diberikan ruang untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan, diantaranya dengan alasan disharmonis[16], akibat belum adanya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan hubungan industrial yang bersifat declaratoir seperti amar putusan yang memerintahkan bekerja kembali.

Pemberian sanksi pidana terhadap pengusaha atau pemberi kerja, setidaknya juga tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan kewajibannya[17] yang timbul dari akibat belum atau tidak diikutsertakan pekerjanya menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu diantaranya tuntutan ke pengadilan atas pembayaran kepada pekerja berupa iuran jaminan hari tua[18] sebagai ganti rugi, pidana denda[19], dan sanksi administratif. Akan tetapi, kewajiban pengusaha atau pemberi kerja tersebut, belum tentu dilakukannya secara sukarela, sehingga upaya yang mungkin dilakukan oleh pekerja, adalah dengan menggunakan upaya hukum melalui gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial[20].

 

Penutup

Terhadap tinjauan kritis atas pengaturan dan penegakan sanksi pelanggaran jaminan sosial ketenagakerjaan diatas, maka negara dapat mengambil langkah sebagai berikut :

  1. Sebagai perwujudan perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, maka pemenuhan pemberian perlindungan sosial minimum berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, dan bersalin, terhadap pekerja yang belum atau tidak diikutsertakan oleh pengusaha atau pemberi kerjanya dalam program jaminan sosial, menjadi tanggung jawab negara.
  2. Untuk menjamin kepastian hukum, maka negara melalui pemerintah dapat segera menyusun dan mengundangkan peraturan mengenai upaya paksa, diantaranya berupa penyanderaan atau penyitaan terhadap harta kekayaan milik pengusaha atau pemberi kerja, sebagai akibat dari tindakannya yang belum atau tidak mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial telah mengakibatkan beban keuangan negara dalam memenuhi pemberian perlindungan sosial minimum berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, dan bersalin kepada pekerjanya.

 

————————————————-

[1] Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) [selanjutnya akan ditulis UU 3/1992].

[2] Pasal 6 ayat (1) UU 3/1992.

[3] Pasal 9 UU 3/1992.

[4] Pasal 16 UU 3/1992.

[5] Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[6] Pasal 29 ayat (1) UU 3/1992.

[7] Pasal 17 UU 3/1992.

[8] Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

[9] Paragraph [3.13] alinea kedua halaman 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 tanggal 8-8-2012.

[10] Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 tanggal 8-8-2012.

[11] Pasal 1B ayat (2), Pasal 1C ayat (1), dan Pasal 1D Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

[12] Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

[13] Pasal 182 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya akan ditulis UU 13/2003].

[14] Pekerja PT. Siliwangi Knitting Factory Ltd, mengadukan pengusaha atau pemberi kerjanya ke Polisi Resort Jakarta Utara pada bulan Januari 2011, dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bulan Oktober 2011 dan baru diputus tanggal 19 Januari 2012.

[15] Pasal 153 ayat (1) huruf h UU 13/2003.

[16] Paragraph ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) [selanjutnya akan ditulis UU 2/2004].

[17] Pasal 189 UU 13/2003.

[18] Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No. 20/PHI.G/2012/PN.Mks tanggal 19 Maret 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.

[19] Paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

[20] Pasal 56 UU 2/2004.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *